Untuk perguruan tinggi

a. Tugas Individual

1. 
   Mengapa bisa terjadi banjir informasi di tingkat dunia maupun di Indonesia?
   
2. 
   Bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapi dahsyatnya banjir informasi tersebut?
   
3. 
   Apa sesungguhnya peran agama, Pancasila, dan norma-norma ketimuran yang kita anggap baik terhadap globalisasi?
   
4. 
   Jelaskan yang dimaksud globalisasi sebagai peluang!
   
5. 
   Jelaskan yang dimaksud globalisasi sebagai tantangan!
   
6. 
   Menurutmu bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi globalisasi bidang ekonomi?
   
7. 
   Jelaskan apa saja kiat-kiat yang sebaiknya dipersiapkan Indonesia dalam menghadapi globalisasi agar tidak terlalu jauh tertinggal!
   
8. 
   Mengapa kita harus selektif dalam memilih informasi pada era globalisasi seperti dewasa ini?
   
9. 
   Dampak apa yang ditimbulkan bila bangsa Indonesia membiarkan begitu saja masuknya semua budaya dan informasi dari mana saja tanpa seleksi?
   
10. 
    Dalam melakukan seleksi masuknya budaya asing, rambu-rambu apa saja yang harus digunakan bangsa Indonesia?
    
11. 
    Mengapa negara-negara berkembang tidak berdaya menghadapi dahsyatnya globalisasi?
    
12. 
    Jelaskan mengapa pendidikan dan peningkatan kualitas SDM sangat penting pada era globalisasi!
    
13. 
    Globalisasi yang sekarang sedang berproses, dalam perkembangannya kini menimbulkan pro dan kontra di dunia. Jelaskan alasan mereka masing-masing menurut pendapatmu!
    
14. 
    Mengapa liberalisasi ekonomi sulit berlaku di negara yang berpaham komunis?
    
15. 
    Apa hubungan revolusi industri dengan globalisasi?
    

Diskusikan dengan temanmu jika kesulitan bertanyalah pada Bapak/Ibu guru dan hasilnya presentasikan di depan kelas!

1. 
   Mengapa kita harus selektif dalam memilih informasi pada era globalisasi seperti dewasa ini.
   
2. 
   Dampak apa yang ditimbulkan bila bangsa Indonesia membiarkan begitu saja masuknya semua budaya dan informasi dari mana saja tanpa seleksi.
   
3. 
   Dalam melakukan seleksi masuknya budaya asing, rambu-rambu apa saja yang harus digunakan bangsa Indonesia.
   

Astrid S. Susanto. 1995. Globalisasi dan Komunikasi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Atmasasmita, Romli. 2001. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakkan Hukum. Bandung: Mandar Maju.

Azra, Azyumardi. 2003. Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media.

Bahar, Saafroedin. 1996. Hak-Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pustaka SinarHarapan.

Bahar, Saafroedin. 2002. Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.

Bahar, Saafroedin.1997. Hak Asasi Manusia: Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Bonnie Setiawan. 2001. Menggugat Globalisasi. Jakarta: INFID ( International NGO Forum on Indonesia Development) dan dan IGJ (Intstitut for Global Justice).

Branson, Margaret S., dkk. (1999). Belajar Civic Education dari Amerika. Yogyakarta Kerja sama LKIS dan Asia Foundation.

Center for Civic Education (1994). National Standars for Civic and Government. Calabasas USA.

Cholisin, 1999, Modul 3: Hubungan Warga Negara dengan Negara, Universitas Terbuka, Jakarta.

Cholisin, 2000, Ilmu Kewarganegaraan, Laboratorium PPKN, Fakultas ilmu Sosial UNY, Yogyakarta.

Edy Suandi Hamid dkk. 2000. Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium II. Yogyakarta: UII Press.

Fakih Mansoer dkk.2003. Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan, Yogyakarta: Insist Press.

http://www.ditjen-otda.go.id/otonomi/detail_berita.php?id=27

http:/id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah

Ichlasul Amal dan Armaidy Armawi. 1996. Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Indria Samego. 1998. Menuju Perubahan UU Politik dan Demokrasi (Sebuah Pengantar). Bandung: Mizan.

Ishadi, S.K. 2001. “Sumbangan Media Massa Elektronik Menuju Indonesia Baru”, dalam P. Swantoro. 2001. Humanisme dan Kebebasan Pers. Jakarta: Penerbit

Kantaprawira, Rusadi. 2002. Sistem Politik Indonesia. Bandung : Sinar Baru Algensindo.

Kep. Dirjen, Dikti No.267/Dikti/Kep/2000, Tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia.

Khor, Martin. 2003. Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.

Kuntjoro Purbopranoto. 1982. Hak Asasi Manusia dan Pancasila. Jakarta: Pradnya Paramita.

Kus Eddy Sartono dkk. (2003). Pendidikan Kewarganegaraan Buku Pegangan Kuliah. UPT MKU UNY.

Kwik Kian Gie. 2003. Membangun Kemandirian Ekonomi Bangsa di Tengah Derasnya Kapitalisme Global. Yogyakarta: Makalah seminar Nasional UPN Veteran.

Leac Levin dkk. 1987. Hak-Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pradnya Paramita

Lubis, T. Mulya. 1987. Hak Asasi Manusia dan Pembangunan. Jakarta: YLBHI.

Malian, S. dan S. Marjuki (editor). 2003. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. UII Press: Yogyakarta.

Manan, Bagir. 2003. Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press.

Mansoer, Hamdan (Pnyt). 2002. Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan Bagian I. Jakarta: Depdiknas.

Mansyur Effendi. 1997. Membangun Kesadaran HAM dalam Praktik Masyarakat Modern, dalam Jurnal Dinamika HAM. Jakarta: PUSPHAM Universitas Surabaya Bekerja Sama dengan Gramedia Pustaka Utama.

Miriam Budiardjo. 2003. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Muchson, (2003). Pendidikan Kewaranegaraan Paradigma Baru. Makalah seminar 29 Maret 2003 UNS Surakarta.

Muis, A. 2001. "Perkembangan Kehidupan Pers Era Reformasi", dalam P. Swantoro.

Muladi. 1997. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang:Undip.

Mulyana W. Kusuma. 1981. Hukum dan Hak Asasi Manusia: Suatu Pemahaman Kritis. Bandung: Alumni.

Mustafa, Bachsan. 1987. Hukum Pers Pancasila. Bandung: Penerbit Alumni.

Naisbitt, John dan Patricia Aburdene. 1990. Megatrends 2000: Ten New Directions for the 1990’s. New York: Avon Books.

Nickel, James W. 1996. Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nurudin. 2003. Pers dalam Lipatan Kekuasaan. Malang: UMM Press.

Panuju, Redi. 2002. Relasi Kuasa Negara, Media Massa dan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pasha, Musthafa Kamal. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

Pigay BIK, Decki Natalis. 2001. Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Poerbopranoto, Koentjoro. 1978. Sistem Pemerintahan Demokrasi. Bandung: Eresco.

PPM UII. 1997. Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana bekerja sama dengan PPM UII.

Print, Murray et al (1999). Civic Education for Civil Society. London: Asian Academic Press.

Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas (2002). Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan. Puskur. Balitbang. Diknas. Jakarta.

Qodri Azizy. 2003. Melawan Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ramlan Surbakti, 1999, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.

Romli, Asep Syamsul M. 2001. Jurnalistik Praktis. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Said, Tribuana. 1988. Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila. Jakarta: Masagung.

Sanit, Arbi. 2002. Sistem Politik Indonesia. Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Sarwoto Mulyosudarmo (2004). Pembaharuan Ketatanegaraan Indonesia Melalui Perubahan Konstitusi.

Siregar, Amir Effendi. 1983. Pers Mahaiswa Indonesia: Patah Tumbuh Hilang Berganti. Jakarta: Karya Unipress.

Soegito, A T. 2005. Hak dan Kewajiban Warga negara (Makalah Suscados PKn Desember 2005 di Jakarta). Jakarta: Dikti

Soemarsono, S. dan H. Mansyur. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soemiarno, S. 2005. Hak Asasi Manusia. Makalah yang disampaikan dalam Kursus Calon Dosen Kewarganegaraan Angkatan I , 12 – 23 Desember 2005. Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta.

Sukarno. 1990. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

Surbakti, Ramlan. 1984. Perbadingan Sistem Politik. Surabaya: Mecphiso Grafika.

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Syafi’i, Inu Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika.

Syarbani, Syahrial. 2002. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Edisi Revisi, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Trijono, Lambang. 2001. Keluar dari Kemelut Maluku. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Udin Saripudin Winataputra. 2002. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. (dalam Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan). Jakarta: Dirjend Dikti Diknas.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. 2003. Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 1999:Harvarindo.

Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum. Jakarta:Harvarindo.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Yogyakarta: Media Pressindo, 2000.

Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia. Jakarta: Sinar Grafika.

Urofsky, Malvin I., dkk. 2001. Demokrasi. Office of International Information Programs U.S. Departement of State.

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

UUD 1945

Winataputra US. 2002. Membangun Etos Demokrasi melalui Penerapan Proyek Belajar Kewarganegaraan. Jakarta: Universitas Terbuka.

Winataputra, US. 2001. Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi. Bandung: UPI (Desertasi).

Winataputra, US. 2001. Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi manusia.Jakarta; Konggres Nasional Pendidikan Indonesia.