Pengelolaan lingkungan hidup dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota kota yogyakarta

Pasal 68

1. 
   Pejabat dan/atau Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala SKPD yang berwenang dibidang lingkungan hidup;
   
2. 
   Penanggungjawab kegiatan dan atau usaha wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pengawas dan/atau Tim dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
   

Pasal 69

1. 
   Apabila dalam kegiatan pengawasan ditemukan potensi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, maka pejabat pengawas dan/atau Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu (TPHLHT) wajib melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya tertentu sesuai dengan kewenangannya;
   
2. 
   Setiap hasil pengawasan dilaporkan kepada pejabat yang memberikan perintah untuk melakukan pengawasan;
   

3. 
   Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan ditemukan dugaan adanya tindak pidana lingkungan, maka Kepala SKPD yang berwenang dibidang lingkungan hidup memberikan laporan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
   

1. 
   SKPD yang berwenang dibidang lingkungan hidup menerima dan memfasilitasi pengaduan kasus lingkungan hidup.
   
2. 
   Mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
   

1. 
   Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   
2. 
   Untuk Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu (TPHLHT) sebagai mediator/fasilitator.
   
3. 
   Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu (TPHLHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
   

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

1. 
   Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
   
2. 
   Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   

1. 
   teguran tertulis;
   
2. 
   paksaan pemerintah;
   
3. 
   pembekuan izin lingkungan;
   
4. 
   pencabutan izin lingkungan.
   

3. 
   Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD yang berwenang di Bidang Lingkungan Hidup.
   
4. 
   Mekanisme pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
   

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 73 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

1. 
   Walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
   
2. 
   Walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
   

Selain Penyidik Umum, Penyidikan sanksi administrasi dan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 79 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

1. 
   Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 berwenang :
   

1. 
   menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
   
2. 
   meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
   
3. 
   meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
   
4. 
   memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
   
5. 
   melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
   
6. 
   meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas peyidikan tindak pidana;
   
7. 
   menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
   
8. 
   mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
   
9. 
   memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   
10. 
    menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
    
11. 
    melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
    

2. 
   Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
   

1. 
   Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 60, Pasal 66 ayat (4), dan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
   
2. 
   Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL, UKL-UPL, DPL, dan/atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   
3. 
   Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   
4. 
   Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 14, Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan kurungan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
   
5. 
   Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pelanggaran.
   
6. 
   Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masuk ke kas Daerah.
   

1. 
   Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian persetujuan/izin, pelaporan rencana usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
   
2. 
   Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perizinannya berada di bawah kewenangan pemerintah Daerah, paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyelesaikan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
   

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Ditetapkan di Kota Yogyakarta

Pada tanggal 12 Januari 2012

Jabatan	Paraf	Tgl	WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI
Plt. Sekda
Ass. Pereko & Pemb
Ka. BLH
Ka. Bag Hukum

Diundangkan di Kota Yogyakarta

pada tanggal 12 Januari 2012

ttd

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 20121 NOMOR 1

1. 
   UMUM
   

Pada dasarnya permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di daerah adalah telah berlangsungnya penurunan daya dukung lingkungan. Permasalahan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengendalian lingkungan hidup. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor antara lain: perubahan fungsi dan tatanan lingkungan, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam pengendalian lingkungan hidup antar berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang kota serta pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan industri, aktifitas rumah tangga dan lalu lintas kendaraan bermotor. Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan aktifitasnya telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan limbah padat, cair, dan emisi.

Tekanan terhadap daya dukung lingkungan sebagai akibat beban buangan limbah juga disebabkan oleh kondisi letak geografis daerah yang berada pada lekungan dan lintasan daerah pengaliran sungai yang keberadaannya sudah tercemar. Sungai-sungai yang melintasi daerah antara lain : Sungai Code, Sungai Gajah Wong, dan Sungai Winongo serta jaringan sistem drainase kota Tidak proporsionalnya keberadaan ruang terbuka hijau dengan luas areal terbangun kota sebagai akibat kegiatan pembangunan fisik dan padatnya penduduk, telah mengurangi besaran peresapan air ke dalam tanah yang berdampak pada semakin meningkatnya potensi banjir. Kecuali itu, kurangnya ruang terbuka hijau dan meningkatnya kepadatan lalu-lintas kendaraan bermotor juga berdampak pada peningkatan pencemaran udara di daerah.

Permasalahan lingkungan tersebut di atas perlu diupayakan dengan jalan dilakukannya pengendalian lingkungan secara terpadu antar berbagai sektor, stake holders di daerah dan kewilayahan. Untuk mencegah, menanggulangi, dan/atau melakukan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan dengan berbagai program antara lain: pengendalian pencemaran dan rehabilitasi lingkungan hidup, penyelamatan hutan, tanah, dan air, pengembangan sumberdaya manusia pengelola lingkungan hidup, pengembangan sistem informasi lingkungan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan, peningkatan sumber daya kelembagaan pengelola lingkungan hidup, pengembangan dan pentaatan perizinan bidang lingkungan hidup.

Dalam pengendalian lingkungan perlu memperhatikan berbagai pendekatan sebagai langkah tindak yang dilakukan, yaitu pendekatan sebab terhadap sumber masalah, pendekatan program yang sinergi / keterpaduan antar sektor dan pendekatan kewilayahan atau keruangan.

Permasalahan lingkungan hidup yang segera dikendalikan di daerah sudah sedemikian kompleks dan rumitnya. Oleh karena itu agar terdapat kejelasan arah kebijaksanaan dalam pengendalian lingkungan diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur dan mengendalikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Diharapkan agar semua usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan penurunan kualitas lingkungan mendasarkan kepada peraturan daerah pengelolaan lingkungan hidup ini.

2. 
   PASAL DEMI PASAL