Kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. 
   Kajian Pustaka
   
   1. 
      Good Corporate Governance
      

1. 
   Pengertian Good Corporate Governance
   

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap mempertahankan kepentingan stakeholder lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

“Corporate Governance adalah sekumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseleruhan.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governane adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan orginisasi.

2. 
   Prinsip-prinsip Good Corporate Governance
   

Menurut SK Menteri BUMN Nomor : Kep. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance yang dikutip oleh Sedarmayanti diutarakan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance meliputi :

Uraian mengenai kutipan diatas adalah sebagai berikut :

1. 
   Transparansi
   

2. 
   Kemandirian
   

3. 
   Akuntabilitas
   

4. 
   Responsibilitas
   

5. 
   Kewajaran (Fairness)
   

Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) prinsip GCG terdiri dari :

“ 1. Fairnes (Kewajaran)

2. Disclosure dan Transparency (Transparansi)

3. Accountability (Akuntabilitas)

4. Responsibility (Responsibilitas)”

(2007:55)
Uraian mengenai kutipan diatas adalah sebagai berikut :

1. 
   Fairnes (Kewajaran)
   

Prinsip ini diwujudkan antara lain :

1. 
   Dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas.
   
2. 
   Membuat pedoman perilaku perusahaan (corporate conduct) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam dan konflik kepentingan.
   
3. 
   Menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
   
4. 
   Menyiapkan informasi secara wajar.
   

1. 
   Hak utama pemegang saham
   
   1. 
      Keamanan dalam metode pendaftaran kepemilikan.
      
   2. 
      Menerima informasi tepat waktu.
      
   3. 
      Partisipasai dan hak voting dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
      
   4. 
      Memilih anggota dewan.
      
   5. 
      Mendaptakan deviden.
      
2. 
   Hak berpartisipasi menetikan arah perusahaan
   
3. 
   Hak mendapat informasi yang akurat dan seimbang
   

2. 
   Disclosure dan Transparancy (Transparansi)
   

Prinsip ini diwujudkan antara lain :

1. 
   Mengembangkan sistem informasi akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi
   
2. 
   Mengembangkan informasi teknologi dan management information system untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
   
3. 
   Mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.
   

Adapun hal-hal yang harus diungkapkan adalah :

1. 
   Financial and Operating Result
   

2. 
   Tujuan Perusahaan
   

3. 
   Kepemilikan Saham
   

4. 
   Isu-isu material yang berhubungan dengan kepegawaian dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya
   

3. 
   Accountability (Akuntabilitas)
   

Prinsip ini diwujudkan antara lain :

1. 
   menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat.
   
2. 
   Mengembangkan Komite Audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris.
   
3. 
   Mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal.
   

1. 
   Anggota Dewan Direksi dan Komisaris harus bertindak didasari informasi yang lengkap, dengan itikad baik sebesar-besarnya untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
   
2. 
   Bila kepeutusan Dewan Direksi dan Komisaris mempunyai pengaruh yang berbeda-beda diantara pemegang saham, maka Dewan harus memuaskan keluhan pemegang saham.
   
3. 
   Dewan Direksi dan Komisaris harus menjamin ketaatan atas hukum yang diterapkan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham.
   
4. 
   Dewan Direksi dan Komisaris harus memenuhi beberapa fungsi, yaitu:
   

1. 
   Malakukan review atas strategi perusahaan, pelaksanaan rencana utama, kebijakan resiko, anggaran tahunan dan rencana bisnis, pemantauan kinerja perusahaan dan mengawasi harta utama, pembelanjaan dan akuisisi.
   
2. 
   Menyeleksi, memberikan penghargaan, memantau hingga bila dibutuhkan mengawasi succession planning.
   
3. 
   Malakukan review atas gaji eksekutif dan memastikan pencalonan atas anggota Dewan terbuka.
   
4. 
   Memantau dan mengelola konflik kepentingan dari manajemen, dewn, pemegang saham termasuk penyalahgunaan harta penyalahgunaanhubungan transaksi dari berbagai pihak.
   
5. 
   Memastikan integritas dari sistem pelaporan akuntansi dan financial perusahaan, melalui audit yang independen, dan sistem pengendalian yang tepat.
   
6. 
   Mengawasi proses transparansi dan transaksi.
   

4. 
   Responsibility (Responsibilitas)
   

Prinsip ini diwujudkan antara lain :

1. 
   Tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang.
   
2. 
   Menyadari akan adanya tanggung jawab social.
   
3. 
   Menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
   
4. 
   Memelihara lingkungan bisnis yang sehat.
   

“1. Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip transparansi,akuntabilitas, kewajaran, dan responsibilitas agar perusahaan memiliki daya saing kuat, baik secara nasional maupun internasional, serta menciptakan iklim yang mendukung investasi.

2. 
   Mendorong pengelolaan perseroan secara professional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
   
3. 
   Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab social perseroan terhadap pihak yan berkepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perseroan”.
   

Berdasarkan uraian di atas, prinsip-prinsip GCG pada hakikatnya sama yaitu mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dipercayakan, transparansi atas informasi dan keadaan yang sesugguhnya yang diamati perusahaan, persamaan perlakuan bagi seluruh pemegang saham dan stakeholders, serta tanggung jawab legal manajemen.

3. 
   Tujuan Good Corporate Governance
   

Dalam keputusan BUMN Nomor Kep. : 117/M-MBU/2000 diutarakan bahwa penerapan GCG pada BUMN bertujuan untuk :

“1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.

3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab social BUMN terhadap stakeholder maaupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.

5. Meningkatkan investasi nasional.

6. Mensukseskan program privatisasi”.

(2007:60)

Tindakan pemantauan efektifitas praktik Corporate Governance dalam suatu BUMN merupakan tanggung jawab dari dan dilakukan oleh Komisaris atau Dewan Pengawas. Dalam hal ini pemegang saham atau pemilik modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“1. Lebih mudah memperoleh modal.

“Mengurangi risiko, membantu menjamin kepatuhan dengan peraturan yang ada, meningkatkan kepemimpinan di dalam perusahaan, memacu kinerja, membantu perusahaan dalam upaya go public, meningkatkan kepercayaan para pemegang sahamdan akuntabilitas social akan terungkap jelas”.

4. 
   Unsur-unsur Good Corporate Governance
   

1. 
   Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham
   

2. 
   Komisaris dan Direksi
   

3. 
   Komite Audit
   

4. 
   Sekretaris Perusahaan
   
5. 
   manajer dan Karyawan
   
6. 
   Auditor Eksternal
   

7. 
   Auditor Internal
   

1. 
   Bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan mempunyai akses dengan Komite Audit.
   
2. 
   Memonitor pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan.
   
3. 
   Menelaah kinerja korporat melalui mekanisme audit keuangan dan operasional.
   
4. 
   Memelihara dan mengamankan aktiva perusahaan dan menangani faktor risiko secara baik.
   
5. 
   Melaksanakan fungsi konsultan dan memastikan pelaksanaan GCG.
   

8. 
   Stakeholder lainnya
   

5. 
   Good Corporate Governance di Indonesia
   

Sentralisasi isu Corporate Governance dilatarbelakangi permasalahan yang terkait dengan trend di industri pasar modal, korporasi, pasar audit, tuntutan akan transparansi dan independensi, dan krisis financial Asia. Penerapan prinsip-prinsip GCG, yang didukung dengan regulasi yang memadai, akan mencegah berbagai bentuk overstated, ketidakjujuran dalam financial disclosure yang merugikan stakeholders.

Penerapan GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya Corporate Governance dapat meningkatkan kepercayaan investor. Corporate Governance yang buruk menurunkan tingkat kepercayaan investor, lemahnya praktik GCG merupakan salah satu faktor yang memperpanjang krisi ekonomi di Negara kita.

Pemerintah melalui kantor kementrian BUMN maupun otoritas pasar modal dalam hal ini Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan direksi Bursa Efek Indonesia (pada saat itu masih Bursa Efek Jakarta) telah mewajibkan BUMN dan Emiten untuk menerapkan kebijakan GCG yang bertujuan menciptakan kepastian hukum yang bermuara kepada perlindungan investor dan masyarakat. Focus utama penerapan GCG saat ini adalah di lingkungan BUMN dan perusahaan terbuka, namun kenyataannya konsep GCG masih belum dipahami dengan baik oleh sebagian besar pelaku usaha.

Penerapan GCG di organisasi publik, bank maupun BUMN, dirahapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, untuk mengantisipasi persaingan yang ketat di era pasar bebas, tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis. Suatu bisnis tidak hanya dijalankan dengan modal uang saja, tetapi juga dengan tanggung jawab dan moralitas perusahaan terhadap stakeholders dan masyarakat. Penerapan GCG tidak dapat dilepaskan dari moral dan etika para pelaku bisnis, yang selayaknya dituangkan dalam suatu standar baku di masing-masing perusahaan yang disebut Corporate Code of Conduct.

Privatisasi memungkinkan penerapan GCG dengan lebih baik dan konsisten di lingkungan BUMN, yang pada gilirannya menumbuhkan keyakinan investor kepada BUMN. Bagi Indonesia, dengan aktivitas BUMN yang hampir menyentuh berbagai sektor ekonomi nasional, tumbuhnya keyakinan investor terhadap BUMN akan sangat berpengaruh secara keseleruhan.

Komite Nasional mengenai kebijakan Corporate Governance (National Committee on Corporate Governance / NCCG), Agustus 1999 menidentifikasi 13 bidang penting yang memerlukan pembaharuan, menyusun dan menerbitkan Pedoman Good Corporate Governance (Code for Good Corporate Governance), (Maret 2001) yang dapat digunakan oleh korporasi dalam mengembangkan Corporate Governance, berisi :

1. 
   Hak dan tanggung jawab pemegang saham.
   
2. 
   Fungsi, tugas dan kewajiban dewan komisaris.
   
3. 
   Fungsi, tugas dan kewajiban dewan direksi.
   
4. 
   Sistem audit, termasuk peran auditor eksternal dan komite audit.
   
5. 
   Fungsi, tugas dan kewajiban sekretaris perusahaan.
   
6. 
   Hak stakeholders, dan akses kepada informasi yang relevan.
   
7. 
   Keterbukaan yang tepat waktu dan akurat.
   
8. 
   Kewajiban para komisaris dan direksi untuk menjaga kerahasiaan.
   
9. 
   Larangan penyalahgunaan informasi oleh orang dalam.
   
10. 
    Etika berusaha.
    
11. 
    Ketidakpatutan pemberian donasi politik.
    
12. 
    Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan.
    
13. 
    Kesempatan kerja yang sama bagi para karyawan.
    

2. 
   Akuntabilitas Keuangan
   

1. 
   Pengertian Akuntabilitas keuangan
   

“Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas kauangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang”.

“Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perseroan”.

Dalam hal ini Direksi (beserta Manajer) bertanggungjawab atas keberhasilan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah disetujui pemegang saham. Komisaris bertanggungjawab atas keberhasilan nasihat kepada direksi dalam rangka pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan pengertian akuntabilitas diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akntabilitas tidak terlepas dari pertanggungjawaban atas kegiatan, dalam hal Corporate Governance akuntabilitas menjadi pertanggungjawaban Direksi (manajemen) atas hasil kegiatannya. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada pertanggungjawaban saja, tetapi juga mencakup praktik-praktik pemberi manfaat mendapatkan informasi baik langsung maupun tidak langsung secara tulisan atau lisan. Dengan demikian akuntabilitas akan tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

2. 
   Prinsip-prinsip Akuntabilitas
   

“ 1. Menentukan tujuan (goal) yang tepat.

Tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai yang sudah tentu berhubungan dengan maksud dari pendirian perusahaan atau dengan kata lain tujuan berkaitan langsung dengan alasan keberadaan perusahaan, kemudian dalam upaya menentukan apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, perlu dibuat standar mengenai tingkat pencapaian yang dikehendaki, ini berarti diperlukan suatu tolak ukur untuk menentukan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan sejak awal.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut :

1. 
   Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
   
2. 
   Harus mempunyai suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   
3. 
   Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
   
4. 
   Harus berorientasi pada visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
   
5. 
   Harus jujur, objektif, transparan dan inofativ sebagai katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan yang akuntabel.
   

3. 
   Akuntabilitas Laporaan Keuangan
   

“ 1. Integritas Keuangan

1. 
   Pengungkapan
   
2. 
   Ketatatan Terhadap Peraturan Perundangan”.
   

Laporan keuangan yang akuntabel dapat diuraikan sebagai berikut :

1. 
   Integritas Keuangan
   

Agar laporan keuangan dapat diandalkan, kualitas informasi yang terkandung didalmnya harus menjamin bahwa informasi wajar, bebas dari kesalahan. Jika seseorang tergantung pada informasi, sangat penting bagi informasi tersebut untuk dilaporkan secara jujur, fenomena yang dimaksudkan dari kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya.

Untuk memastikan integritas dalam laporan keuangan, organisasi memerlukan beberapa cara untuk memastikannya, antara lain :

1. 
   Laporan Keuangan dapat diuji oleh pihak independen.
   
2. 
   Keseragaman bentuk laporan keuangan.
   
3. 
   Sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara efisien.
   
4. 
   Sistem pengawasan yang dapat mengawasi pengelolaan perusahaan.
   

2. 
   Pengungkapan
   

“penyampaian informasi keuangan suatu perusahaan dalam laporan keuangan, biasanya laporan tahunan.”

Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh mereka yang mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas bisnis dan ekonomi, hal ini membutuhkan suatu pengungkapan data keuangan serta informasi relevan lainnya secara tepat.

1. 
   Laporan keuangan disajikan dalam bentuk perbandingan untuk dua tahun terakhir.
   
2. 
   Pengungkapan informasi financial dan non-financial.
   
3. 
   Pengungkapan benturan kepentingan dalam perusahaan.
   
4. 
   Informasi tentang aktivitas anak perusahaan.
   
5. 
   Informasi tentang keanggotaan direksi dan komisaris
   

Hal yang perlu diperhatikan agar laporan keuangan disebut sebagai full disclosure :

1. 
   Penjelasan tentang metode kabijakan akuntansi khususnya untuk penerapan metode akuntansi yang memerlukan perimbangan atau apabola metode itu hanyan khusus untuk entity yang dilaporkan atau apabila ada beberapa alternative metode yang dapat digunakan.
   
2. 
   Informasi tambahan untuk membantu melakukan analisis investasi atau menunjukan hak dari beberapa pihak yang memiliki klaim kepada perusahaan yang di laporkan.
   
3. 
   Perubahan kebijaksanaan akuntansi dengan tahun sebelumnya atau metode penerapannya dan pengaruh perubahan tersebut.
   
4. 
   Transaksi yang berasal dari pihak yang mempunyai hak mengontrol perusahaan atau dimana perusahaan mempunyai hubungan yang istimewa dengan perusahaan yang dilaporkannya.
   
5. 
   Aktiva atau kewajiban yang masih bersifat contingency dan yang mengandung komitmen tertentu.
   
6. 
   Transaksi keuangan atau transaksi yang bukan operasional yang terjadi setelah tanggal neraca yang memberikan pengaruh material terhadap posisi keuangan perusahaan sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan akhir tahun.
   

Informasi yang disajikan ke dalam dua jenis, yaitu :

1. 
   Informasi Finansial
   

2. 
   Informasi Non Finansial
   

1. 
   Menuju transaparansi pemberian informasi yang lebih baik.
   
2. 
   Mendukung proses pembentukan GCG termasuk pelaporan kepada stakeholders.
   
3. 
   Menuntut kualitas manajemen dan tenaga penunjang profesional yang lebih baik.
   
4. 
   Eksternal auditor dituntut untuk lebih mengerti analisa strategi dan resiko perusahaan.
   

2. 
   Ketatatan Terhadap Peraturan Perundangan
   

Untuk meningkatkan proses transparani sekaligus akuntabilitas, perusahaan harus mematuhi ketentuan mengenai penyampaian laporan tahunan perusahaan, yaitu :

1. 
   Kelengkapan Laporan Keuangan.
   
2. 
   Penerapan konsep akrual.
   
3. 
   Batas akhir penyampaian laporan keuangan kepada RUPS.
   
4. 
   Metode dalam penyajian arus kas.
   

1. 
   Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur suatu transaksi atau peristiwa.
   
2. 
   Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain misalnya peraturan Bapepam dan BEJ.
   

Untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah memenuhi tiga komponen akuntabilitas, perlu diadakan pengawasan oleh RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Direksi. Bentuk pengawasan tersebut adalah:

1. 
   RUPS
   

2. 
   Dewan Komisaris
   

1. 
   Menelaah informasi keuangan yang dilakukan perusahaan seperti laporan keuangan.
   
2. 
   Memilih Auditor Independen.
   
3. 
   Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik.
   
4. 
   Menelaah efektifitas sistem pengendalian intern perusahaan.
   
5. 
   Memeriksa jika ada dugaan kesalahan dala keputusan rapat direksi atau penyimpangan dalam hasil keputusan rapat direksi.
   

3. 
   Dewan Direksi
   

4. 
   Satuan Pengawas Intern
   

1. 
   Melaksanakan pemeriksanaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional perusahaan.
   
2. 
   Menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada perusahaan yang bersangkutan.
   
3. 
   Memberikan saran-saran perbaikan yang terkait dengan kedua hal tersebut di atas.
   
4. 
   Menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.
   

3. 
   Laporan Keuangan Sebagai Bentuk Akuntabilitas
   

Menurut IAI dalam PSAK Bab Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 14, menyatakan bahwa :

“Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dulakukan manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mencakup misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen ”.

(2002:12)

Berdasarkan penjelasan teori di atas, jelaslah bahwa laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas (stewardship) manajemen perusahaan atas sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

4. 
   Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan
   

Akuntabilitas laporan keuangan sendiri merupakan pemenuhan dari prinsip GCG yang dikeluarkan ADB tahun 1998, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akuntabilitas merupakan kapasitas untuk memanggil manajemen untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya. Laporan keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban finansial, dimana manajemen mempertanggungjwabkan dalam RUPS. RUPS sendiri merupakan salah satu kapasitas untuk memanggil manajemen, sebagaimana di atur dalam UUPT No. I/1995 pasal 63 ayat 1, dalam hal ini RUPS berhak memperoleh informasi tentang laporan keuangan dari direksi perseroan.

Kerangka Corporate Governance harus memastikan adanya petunjuk strategis untuk perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen (board) dan akuntabilitas perusahaan terhadap perusahaan dan pemilik perusahaan. Laporan keuangan merupakan petunjuk strategis bagi peusahaan, dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan, kebutuhan tentang peramalan di masa yang akan datang tersebut. Laporan keuangan juga merupakan sarana pemantauan yang efektif atas manajemen, dengan laporan keuangan terlihat bagaimana manajemen mengelola sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya, sehingga kegiatan manajemen dapat dipantau. Terakhir, laporan keuangan dipertanggungjawabkan manajemen dalam RUPS, dan RUPS yang memastikan apakah akan menerima laporan tersebut atau menolaknya. Hal ini di atur dalam UUPT No. I/1995 pasal 60 ayat 1, laporan tahunan merupakan komponen utama dari laporan yang dipertanggungjawabkan oleh manajemen kepada perusahaan dan pemilik perusahaan. Jadi, apabila laporan keuangan diterima oleh RUPS dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan tersebut dianggap akuntabel.

I Putu Gede Ary Suta memberi pernyataan dalam www.jsx.com mengenai aspek penting dari Corporate Governance yang menyangkut akuntabilitas laporan keuangan, yaitu :

“aspek pertama manajemen harus accountable di hadapan pemegang saham. Direksi dan Komisaris bertanggungjawab atas hasil operasi dan hasil keuangan perusahaan”.

Menurut Akadun menyatakan hubungan GCG dengan akuntabilitas keuangan, bahwa :

“Ada empat komponen utama yang diterapkan dalam konsep Good Corporate Governance yaitu Fairness, Transparancy, Accountability, dan Responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerepan Good Corporate Governance secara konsisten dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan”.

Penerapan GCG diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan calon investor dan mitra usaha lainnya. Menyangkut accountability dalam memelihara kepercayaan publik adalah akuntabilitas laporan keuangan, sebab laporan keuanganlah yang dilaporakan kepada pemodal publik. Manajemen perusahaan harus menyediakan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga informasi yang tersedia dalam laporan keuangan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Agar informasi tersebut dapat dimanfaatkan, informasi tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan serta memenuhi syarat laporan keuangan yang akuntabel menurut GCG, yaitu laporan keuangan yang memiliki tiga unsur : integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran dari laporan keuangan yang akuntabel itu adalah laporan keuangan yang penyajiannya telah mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang.

2. 
   Kerangka Pemikiran
   

Konsep GCG ini mulai banyak diperbincangkan di Indonesia pada pertengahan tahun 1997, saat krisis ekonomi melanda Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dampak dari krisis tersebut banyak preusan berjatuhan karena tidak mampu bertahan, salah satu penyebabnya adalah karena pertumbuhan yang dicapai selama ini tidak di bangun di atas landasan yang kokoh sesuai prinsip pengelolaan preusan yang sehat.

Pengertian GCG menurut Oraganization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang di kutip oleh Siswanto dan Aldridge dinyatakan sebagai berikut :

“Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporate, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedure for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”.

Menurut SK Menteri BUMN Nomor : Kep. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance yang dikutip oleh Sedarmayanti diutarakan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance meliputi :

1. 
   Transparansi
   

2. 
   Kemandirian
   

3. 
   Akuntabilitas
   

4. 
   Responsibilitas
   

5. 
   Kewajaran (Fairness)
   

Salah satu prinsip utama dari Good Corporate Governance adalah adanya akuntabilitas (accountability). Pengertian akuntabilitas yang dikemukakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa :

“ akuntabilitas merupakan suatu perwujudan dan kewajiban untuk mempertanggunjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik.”

(2000:2)
Akuntabilitas dan responsibilitas merupakan hal yang berbeda. Akuntabilitas berkenaan dengan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian misi organisasi, sementara responsibilitas berhubungan dengan kewajiban melaksanakan wewenang atau amanah yang diterima, akuntabilitas mempertanggungjawaban pelaksanaan wewenang dan amanah tersebut.

Akuntabilitas terfokus pada hasil dari suatu kegiatan. Hal inilah yang membedakan akuntabilitas dengan cara-cara yang lebih tradisional dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan suatu kewajiban atau program.

Manajemen suatu organisasi dapat dikatakan sudah akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah :

1. 
   Menentukan tujuan (goal) yang tepat.
   
2. 
   Mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan (goal) tersebut.
   
3. 
   Secara efektif mempromosikan penerapan pemekaian standar.
   
4. 
   Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.
   

“Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas kauangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang”.

Pengertian laporan keuangan menurut Zaki Baridwan adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan”

(2004:17)

Akuntabilitas merupakan prinsip utama bagi terwujudnya GCG, dimana akuntabilitas merupakan suatu perwujudan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban uang dilaksanakan secara periodik. Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebikalan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan.

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas hal yang penting yang harus dicapai dan dipenuhi oleh perusahaan. Karena laporan keuangan merupakan gambaran dari keseluruhan aktifitas perusahaan pada suatu periode akuntansi, dan merupakan informasi yang sangat dibutuhkan oleh stakeholder, maka laporan keuangan harus benar-benar dapat dipertangpgungjawabkan. Jika suatu laporan keuangan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dapat disimpulkan adanya penyelewengan.

Laoran Keuangan yang akuntabel menurut konsep GCG yang dikutip oleh BPKP adalah laporan keuangan yang memenuhi tiga unsur, yaitu:

“ 1. Integritas Keuangan

1. 
   Pengungkapan
   

1. 
   Ketatatan Terhadap Peraturan Perundangan”.
   

Menurut Akadun menyatakan hubungan GCG dengan akuntabilitas keuangan, bahwa :

“Ada empat komponen utama yang diterapkan dalam konsep Good Corporate Governance yaitu Fairness, Transparancy, Accountability, dan Responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerepan Good Corporate Governance secara konsisten dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan”.

(2000:23).
Perbedaan penelitian ini dengan jurnal sebelumnya, dijelaskan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian-penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Pengarang	Perbedaan	Persamaan
1.	Manfaat Akuntabilitas Laporan Keuangan Bagi Terwujudnya Good Corporate Governance pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Hernisah : 2005)	Peneliti sebelumnya membahas mengenai manfaat Akuntabilitas laporan keuangan bagi terwujudnya GCG sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pengaruh penerapan praktik GCG terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. Selain itu juga di bahas mengenai hubungan akuntabilitas dengan laporan keuaangan.	Baik penelitian sebelumnya maupun penelitian ini, sama-sama membahas mengenai Good Corporate Governance.
2.	Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan Untuk Terwujudnya GCG. (Tara Wilma Barus: 2006)	Dalam Penelitiannya menjelaskan mengenai peranan akuntabilitas laporan keuangan dalam mendukung terwujudnya GCG di suatu perusahaan sedangkan penelitian ini menjelaskan penerapan praktik GCG dalam mendukung terwujudnya Akuntabilitas Laporan Keuangan perusahaan.	Penelitian sama-sama membahas mengenai akuntabilitas laporan keuangan suatu perusahaan.
3.	Pelaksanaan Prinsip Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN. (Leonardus Dion Ersuli, 2005)	Penelitian ini lebih menekankan pada pelaksanaan prinsip GCG yang di terapkan pada BUMN, tujuan peneliti sebelumnya adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan pengaruh prinsip GCG pada BUMN, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan praktik GCG terhadap Akuntabilitas keuangan pada perusahaan BUMN.	Penelitian ini, sama-sama membahas untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN.

Penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut :

Meningkatkan Keberhasilan Usaha Pada BUMN



KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktik GCG


PT. INTI (Persero) merupakan perusahaan BUMN

3. 
   Hipotesis